PRL PUD dan PSDKP

Fungsi PRL PUD dan PSDKP

1. 1.

   Penyiapan pencadangan, penataan batas, pengelolaan kawasan konservasi;

2. 2.

   Penyiapan penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;

3. 3.

   Penyiapan penetapan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (rswp3k), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (rzwp3k), rencana

4. 4.

   Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (rpwp3k), dan rencana aksi

5. 5.

   Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

6. 6.

   Penyiapan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wp3k;

7. 7.

   Penyiapan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;

8. 8.

   Penyiapan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

9. 9.

   Penyiapan operasional program pengendalian usaha kelautan dan perikanan dalam rangka kelestarian sumber daya alam yang berkesinambungan;

10. 10.

    Penyiapan operasional program operasi bersama pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu di perairan laut dan pud;

11. 11.

    Penyiapan kegiatan program penumbuhan, pembinaan dan monitoring kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) kabupaten/kota;

12. 12.

    Penyiapan operasional program koordinasi dan penindakan pasca penangkapan kapal yang melanggar atau obyek masyarakat dalam proses persidangan yang digelar di pengadilan;

13. 13.

    Penyiapan kegiatan bagi pengawas, penyidik pegawai negeri sipil (ppns) kelautan dan perikanan;

14. 14.

    Penyiapan kegiatan program penguatan kelembagaan dan pulau-pulau kecil

15. 15.

    Penyiapan kegiatan program sosialisasi zonasi, pengelolaan, pemanfaatan pesisir, pud dan pola ruang laut;

16. 16.

    Penyiapan operasional program penyusunan pengawasan kawasan lindung sumber plasma nutfah di perairan yang memiliki ikan endemik;

17. 17.

    Penyiapan kegiatan program konservasi, rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan pud;

18. 18.

    Penyiapan kegiatan rehabilitasi, pengayaan stok/restocking dan pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan;

19. 19.

    Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pud, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;